Nilai-nilai dasar negara tidak boleh sekadar menjadi pajangan teks sejarah yang kaku. Prinsip inilah yang ditunjukkan secara nyata oleh Universitas Terbuka (UT) Majene dalam memaknai Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Melalui dua sudut pandang upacara yang
berbeda—sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan internal—kampus pelopor pendidikan jarak jauh ini bergerak membumikan Pancasila sebagai panduan moral yang hidup.
Langkah awal dimulai dari luar pagar kampus pada Senin, 1 Juni 2026. Direktur UT Majene, Devi Ayuni, S.E., M.Si., melebur bersama jajaran pimpinan instansi vertikal dan daerah di Lapangan Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Majene. Di bawah komando Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Ritamariani Basharoe, M.Pd., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, forum tersebut
menjadi ruang refleksi bersama. Dalam amanatnya, Wabup Andi Rita menekankan
visi penting bagi seluruh pemangku kebijakan: Pancasila harus menjadi living
ideology. Setiap keputusan publik yang lahir di bumi Majene wajib mengakar pada rasa keadilan publik dan merangkul masyarakat kecil agar tidak ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan.
Sinergi pemikiran tersebut kemudian dibawa pulang dan digemakan di lingkungan internal. Pada Selasa, 2 Juni 2026, giliran halaman Kantor UT Majene yang dipenuhi barisan khidmat segenap dosen dan staf dalam upacara mandiri.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ibu Devi Ayuni membacakan pidato resmi
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.
Mengangkat tema besar “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, pidato tersebut mengingatkan civitas akademika akan peran krusial Pancasila sebagai “bintang penuntun” dan “jangkar moral” di tengah terjangan ombak disrupsi teknologi serta ketidakpastian geopolitik global. Generasi muda di lingkungan kampus ditantang untuk tidak membiarkan nilai luhur ini membeku. Sebaliknya, prinsip gotong royong dan musyawarah harus menjadi denyut nadi dalam keseharian akademik.
Melalui dua perhelatan ini, UT Majene mengirimkan pesan kuat. Menjaga Pancasila bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan komitmen kolektif dunia pendidikan untuk terus menyediakan akses belajar yang adil, setara, dan menjangkau hingga pelosok Sulawesi Barat. (*)
